Bossmoonvape – Industri pusat perbelanjaan atau mal di Indonesia di perkirakan akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengungkapkan bahwa sektor ini akan merasakan dampak dari low season yang lebih panjang dan mendalam, di picu oleh perubahan jadwal libur besar serta kebijakan kenaikan PPN yang akan di terapkan mulai tahun depan.
Low Season yang Lebih Panjang dan Dalam
Alphonzus menjelaskan bahwa low season pada tahun 2025 akan berlangsung lebih lama di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena pergeseran waktu Idul Fitri yang lebih awal. Momen liburan penting seperti Tahun Baru, Imlek, dan Ramadan yang jatuh di kuartal pertama tahun 2025 mungkin memberikan dampak positif pada awal tahun. Namun setelahnya, pengusaha mal di indonesia harus siap menghadapi periode sepi pengunjung.
“Setelah Idul Fitri, industri ritel biasanya masuk ke low season. Tahun depan, low season-nya akan lebih panjang dan dalam karena pergeseran liburan dan daya beli yang masih lesu,” ungkap Alphonzus di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).
“Baca Juga Di Aplikasi BMV Khilafers”
Dampak Kenaikan PPN 12 Persen
Selain tantangan terkait low season, para pengusaha mal di indonesia juga harus bersiap menghadapi imbas dari kebijakan kenaikan PPN yang menjadi 12 persen mulai tahun depan. Alphonzus mengungkapkan kekhawatirannya mengenai daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, yang akan semakin tertekan dengan kenaikan tarif pajak tersebut.
“Jika kebijakan PPN 12 persen di terapkan, kami khawatir daya beli akan semakin menurun, terutama setelah 3 bulan pertama. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menunda atau membatalkan kenaikan ini,” ujar Alphonzus. Menambahkan bahwa dampak ekonomi yang lebih besar kemungkinan baru akan terasa setelah kuartal pertama 2025.
Usulan Stimulus Ekonomi untuk Mengatasi Tantangan
Untuk mengurangi dampak dari tantangan ekonomi yang di hadapi, Alphonzus mengusulkan agar pemerintah memperpanjang dan menambah stimulus ekonomi. Seperti bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun pada awal tahun, dengan adanya liburan besar, kondisi bisnis masih relatif stabil. Namun setelah itu, para pengusaha mal sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah.
“Stimulus ekonomi seperti bantuan sosial perlu diperpanjang hingga kuartal kedua, bahkan lebih, agar daya beli masyarakat dapat terjaga,” jelasnya.
Sebagai respons terhadap kenaikan PPN, pemerintah telah memberikan beberapa insentif bagi masyarakat. Seperti bantuan beras 10 kg per bulan selama dua bulan awal 2025 untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan listrik dengan daya hingga 2200 VA. Meskipun demikian, banyak yang berpendapat bahwa insentif ini masih belum cukup untuk mengimbangi potensi dampak negatif yang lebih besar pada sektor ritel.
Dengan tantangan yang semakin besar, para pengusaha mal berharap agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif. Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak negatif bagi sektor usaha mereka.
“Simak Juga: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Naik, Sembako Bebas PPN”