Bossmoonvape – Penerapan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang di rencanakan pada semester II tahun 2025 menuai perhatian dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini tidak merugikan industri, sekaligus berharap agar pelaksanaan cukai di lakukan dengan hati-hati.
Pemerintah Perlu Evaluasi Sebelum Penerapan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa cukai pada MBDK akan di berlakukan mulai semester II tahun 2025. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang tercantum dalam APBN 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi gula tambahan pada masyarakat yang berisiko menambah prevalensi penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes. Meski demikian, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menyatakan bahwa pengusaha akan terus memantau dampak kebijakan ini terhadap industri minuman.
Menurut Shinta, penerapan cukai seharusnya tidak di lakukan dengan terburu-buru. Sebelum kebijakan ini di berlakukan, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada konsumen mengenai konsumsi MBDK agar mereka memahami dengan jelas dampaknya terhadap kesehatan.
“Baca Juga Di Aplikasi BMV Khilafers”
Edukasi Konsumen Menjadi Kunci Sukses
Shinta menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih luas mengenai kebijakan cukai MBDK. “Kami melihat ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas untuk masyarakat yang akan mengkonsumsi,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan cukai harus di barengi dengan pemahaman yang mendalam dari konsumen mengenai dampak konsumsi gula berlebih pada kesehatan.
Penerapan cukai MBDK yang terburu-buru bisa menimbulkan kebingungan dan potensi kerugian, baik bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, Shinta mengingatkan pentingnya komunikasi antara pengusaha dan pemerintah dalam menyusun langkah-langkah yang tepat.
Isu Kadar Gula dan Waktu Transisi
Selain edukasi, para pengusaha juga tengah berdiskusi tentang isu-isu teknis. Salah satunya terkait kadar gula yang harus di penuhi dalam produk MBDK. Menurut Shinta, banyak produsen di Indonesia yang tidak bisa langsung menyesuaikan kadar gula dalam produk mereka sesuai ketentuan yang di tetapkan. “Banyak produk Indonesia kan enggak bisa langsung mengganti kadar seperti itu, jadi itu perlu waktu,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pengusaha berharap agar pemerintah memberikan waktu transisi yang cukup agar industri dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan ini. Diskusi intensif antara pengusaha dan pemerintah, terutama dengan Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik untuk semua pihak.
Dengan demikian, meskipun kebijakan cukai MBDK memiliki tujuan yang baik. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan banyak aspek agar tidak merugikan industri dan masyarakat. Edukasi yang baik, waktu transisi yang cukup. Serta komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
“Simak Juga: AJM Menjalankan Transformasi Bisnis Khususnya Stainless Steel”